oleh

Pengamanan Sidang Putusan Pilpres 2019 Polri Tidak Menggunakan Peluru Tajam

Berita Militer Jakarta, Pengamanan Sidang Putusan Pilpres 2019 Polri Tidak Menggunakan Peluru Tajam, Kapolri Jenderal Pol. Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D. menginstruksikan personel yang mengamankan sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2019 untuk tidak membawa peluru tajam. “Saya sudah menegaskan kepada anggota saya tidak boleh membawa peluru tajam, itu protap (prosedur tetap)-nya,” tegas Kapolri saat ditemui di ruang Rupatama Mabes Polri, Selasa (25/6/2019).
Dilansir dari Kabarpolri.com yg merupakan Portal Berita Kepolisian Indonesia, Sidang pleno pengucapan putusan sengketa hasil Pilpres 2019 akan digelar pada Kamis (27/6/2019). Pihak kepolisian telah melarang aksi unjuk rasa di depan MK. Massa yang mau melakukan aksi dialihkan ke area di depan Patung Kuda.

Pengamanan Sidang Putusan Pilpres 2019 Polri Tidak Menggunakan Peluru Tajam
Pengamanan Sidang Putusan Pilpres 2019 Polri Tidak Menggunakan Peluru Tajam

Kapolri juga mengatakan, polisi akan membubarkan massa aksi yang tidak tertib dan mengganggu kepentingan publik, apalagi menciptakan kerusuhan. Namun, penindakan akan dilakukan secara terukur, misalnya dengan imbauan hingga maksimal menembak menggunakan peluru karet.

Pengamanan Sidang Putusan Pilpres 2019 Polri Tidak Menggunakan Peluru Tajam

“Jadi nanti kalau ada peluru tajam, bukan dari Polri dan TNI karena tegas saya dengan Pak Panglima itu sudah menyampaikan kepada para komandan, maksimal yang kami gunakan adalah peluru karet itu pun teknisnya ada dan kami akan berikan warning sebelumnya,” jelas Kapolri.
Jenderal Bintang Empat itu juga mengimbau masyarakat agar tidak berbuat rusuh. Kapolri meyakini bahwa publik tidak menginginkan adanya kericuhan.
“Saya minta jangan buat kerusuhan, termasuk pihak ketiga mungkin. Karena apa, selain kami melakukan tindakan hukum yang berlaku, percayalah bahwa masyarakat Indonesia tidak menghendaki adanya kerusuhan,” tutur Kapolri.
“Personil pengamanan gabungan total 47.000 yang diturunkan. Rinciannya, 17.000 personel TNI dan 28.000 dari Polri. Ada pula personel dari pemerintah daerah sebanyak 2.000 orang. Fokus pengamanan adalah gedung MK dengan jumlah personel sekitar 13.000 orang,” jelas Kapolri.
“Selain itu, ada pula aparat yang berjaga di obyek vital nasional lain, seperti Istana Kepresidenan, kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan beberapa kedutaan,” tutup Kapolri Jenderal Pol. Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D.(hy/by/an)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed